Tribratanews.gorontalo.polri.go.id – Polda Gorontalo, Kamis (14/10/2021) bertempat di Roemah Marly Kota Gorontalo, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) UPP Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka menyusun rencana pelaksanaan tugas TA 2021 sekaligus Anev pelaksanaan tugas. Kegiatan ini guna mewujudkan institusi Pemerintah yang bersih dari KKN.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Irwasda Polda Gorontalo Kombes Pol Yakub Dedy Karyawan,SIK., dihadiri oleh Inspektorat Daerah Propinsi Gorontalo, Perwakilan staf Kejati, Para Kapokja beserta sekertaris UPP Provinsi Gorontalo.
Dalam arahannya Irwasda Polda Gorontalo Kombes Yakub menyampaikan tentang sosialisasi pedoman penilaian kota bebas pungli, anev triwulan III tahun 2021 satgas saber pungli, kewenangan satgas saber pungli, penyusunan program kerja pokja UPP Prov. Gorontalo, dan kesiapan Rakor Satgas saber pungli Kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo.
“Berdasarkan Surat dari Kemenko Polhukam Satgas Saber Pungli Nomor B-13/HK.00/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 bahwa dalam rangka menciptakan wilayah kota bebas Pungli,
maka perlu dilaksanakan sosialisasi Perpres Nomor. 87 Tahun 2016 tentang Satgas saber pungli kepada Unit Pemberantasan pungli baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengenai pedoman penilaian Kota bebas pungli,” ujar Yakub.
Ditempat terpisah Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono,SIK., mengatakan bahwa terbentuknya unit pemberantasan pungli tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah untuk menghilangkan budaya pungli yang memberikan dampak kualitas buruk terhadap pelayanan masyarakat.
“Silakan laporkan jika ada praktek-praktek pungli di kantor-kantor pemerintah dalam memberikan pelayanan. Unit Pemberantasan Pungli akan segera menindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” tutup Wahyu.
Penulis : Arman
Editor : Heny
Publish : Randi
