Tribratanews.gorontalo.polri.go.id – Polda Gorontalo, Menyikapi naiknya harga BBM, Kapolda Gorontalo meminta terhadap anggota Polda dan jajaran untuk melalukan pendekatan dan edukasi agar mendapatkan legitimasi sosial dan legitimasi hukum masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Gorontalo Helmy Santika, SH, SIK, M.Si saat memimpin langsung apel gabungan personel Polda Gorontalo yang turut dihadiri oleh Pejabat Utama, Pamen, Pama, Bintara, serta ASN Polda Gorontalo, Senin (05/09).
Kapolda Helmy mengungkapkan, terkait meningkatnya harga BBM, ini adalah kebijakan pemerintah yang tentunya keputusan yang paling baik, walaupun ini tidak populis, karena beban subsidi setelah dilakukan evaluasi, dirasakan tidak sesuai sasaran.
“Kalau dilihat presentasi Pertalite yang diproduksi, 70% justru dinikmati bukan oleh kalangan menengah ke bawah tetapi menengah ke atas,” terangnya.
Lebih lanjut kata Kapolda, beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah sangatlah besar, yangmana kalau dikalikan dengan jumlah kebutuhan per bulan atau per tahun maka beban subsidi pemerintah sejumlah kurang lebih 502 triliun.
“502 triliun ini kalau dikonversi dengan pembangunan itu bisa membangun 3333 sekolah, 46 ribu lebih puskesmas, 3501 km jalan tol. Bahkan setelah dihitung dengan situasi kekinian beban tersebut ada potensi membengkak menjadi sekitar 698 triliun. Ini adalah kondisinya, sehingga mau tidak mau pemerintah harus melakukan penyesuaian harga bbm, supaya APBN tidak terganggu,” ucapnya.
Terkait untuk meraih legitimasi sosial dan legitimasi hukum, Kapolda Gorontalo menekankan kepada jajarannya untuk membangun hubungan yang baik, yangmana dalam mewujudkan hubungan yang baik ini anggota diharapkan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perkeliruan (Judi, narkoba, Miras, sabung ayam, ilegal loging, ilegal fishing, ilegal meaning, pungli) serta dalam melaksanakan tugas ataupun menegakkan hukum harus lurus dan tidak main-main atau sengaja ingin mencari sesuatu.
