Bahas Situasi Keamanan , Wakapolda Gorontalo Rapat Bersama Komisi VII DPR RI dan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Tribratanews.polri.go.id – Polda Gorontalo, Kapolda Gorontalo Brigadir jenderal Polisi Drs.Rachmad Fudail,. MH, Laksanakan pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta kementerian dan lembaga terkait di Gedung Dulohupa Propinsi Gorontalo, yang dalam hal ini Kapolda diWakili oleh Waka Polda Gorontalo Kombes Pol Drs. Eko Sukriyanto.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh Wakapolda   di ikuti oleh Wakil Gubernur provinsi Gorontalo, Sekda provinsi Gorontalo, Para Bupati dan wali kota, Pimpinan PLN,  Pimpinan  Pertamina, Dandim serta Kementerian Lembaga DPR RI.

Kegiatan pertemuan Selasa (31/10)  pkl. 09.30 wita tersebut di awali dengan sambutan Wakil Gubernur, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dari Pimpinan ketua team Komisi VII DPR RI Bapak Ir. H. S. W YUDHA,  M. Sc., ME.

Adapun pelaksanaan Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Bentuk pertemuan ini adalah mengetahui bagaimana situasi keamanan yang ada di provinsi Gorontalo serta, penanganan BBM yang di gunakan oleh Masyarakat, serta permasalahan yang mengenai sumber daya manusia dibidang meneral dan energi yang dilakukan oleh masyarakat propinsi Gorontalo berupa penambangan emas tanpa izin, penambangan galian batuan (gal. C) yang liar serta sarana dan prasarana.

Dengan adanya pertemuan tersebut harapannya pemerintah provinsi Gorontalo dapat memikirkan kedepan kebutuhan masyarakat terutama sumber energi berupa listrik, dan mineral yang masih dibawah 90 %. “ungkap Ir. H. Harru purnomo”.

Menyikapi permasalahan ini bahwa menurut Komisi VII Gorontalo termasuk dalam salah satu dari 9 propinsi yang belum menyelesaikan permasalahannya dalam hal sumber energi dan mineral sehingga timbul pertanyaan apakah danau yang ada di Kabupaten Gorontalo, dinamakan “Danau Limboto atau Rawa limboto” .

Komisi VII juga menyampaikan agar kebijakan pembangunan dalam rencana tata ruang kawasan strategis propinsi Gorontalo di danau limboto harus dapat di tingkatkan sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna untuk mempercepat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi bagi bangsa kita.

Dengan persoalan tersebut Komisi VII langsung berdialog langsung dan meminta penjelasan Wakil Gubernur provinsi Gorontalo dan kepada peserta yang hadir pada pertemuan tersebut tentang permasalahan yang ada di wilayah Propinsi Gorontalo.

Pada kesempatan tersebut Waka Polda menyikapi penyampaian Komisi VII DPR RI,  pada pertemuan kali ini mengenai pengamanan wilayah perbatasan,  dimana hal ini waka polda memberikan penjelasan bahwa semua perbatasan sudah dilakukan  pengamanan mengantisipasi keluar masuknya jaringan teroris santoso  ke wilayah Propinsi Gorontalo, dengan melakukan pemeriksaan kepada setiap yang masuk ke Gorontalo,  sehingganya pada pelaksanaan pengamanan perbatasan ini banyak yang terjaring yang membawa minuman keras dan pelanggaran lainnya. “jelasnya”

Dan dengan penyampaian  dari permasalahan dari peserta termasuk penyampaian Waka Polda Gorontalo mendapat tanggapan yang positif sehingganya kedepan akan ditindak lanjuti guna untuk menjadi acuan dalam perkembangan pembangunan propinsi Gorontalo.

Setelah pelaksanaan dialog dan diskusi ketua team komisi VII pada pkl. 12.20 wita menyerahkan cendera mata kepada Wakil Gubernur begitu pula sebaliknya, kemudian dilanjutkan foto bersama.

Penulis         : Halim

Editor           : Alfian

Publish         : Hardiyanti