10 Agustus 2022

Polda Gorontalo

TribrataNews – Portal Berita Resmi Polda Gorontalo

PRA PERADILAN SEBAGAI ALAT KONTROL TERHADAP PENYIDIK DARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG.

Tribratanews.polri.go.id – Polda Gorontalo,  Sesuai amar putusan sidang praperadilan yang disampaikan oleh Hakim I MADE SUDIARTA SH,MH pada hari Selasa 25/7 di Pengadilan Negeri Limboto, kembali memenangkan Polda Gorontalo .

Dalam gugatan Praperadilan dengan register perkara 3/Pid.pra/2017/PN.Lbo yang diajukan oleh pemohon gugatan Fatimah Hulu melalui Kuasa Hukumnya Husain Zain,S.H. terhadap termohon gugatan Kapolda Gorontalo Cq Kapolsek Tibawa dengan kuasa hukum Kepala Bidang Hukum Polda Gorontalo AKBP Ronny Yulianto,SH,SIK dan anggota bidkum dengan obyek praperadilan adalah upaya paksa berupa penyitaan satu unit mobil Toyota Rush DB1997 AM milik pemohon gugatan.

Mobil tersebut disita oleh Polsek Tibawa terkait tindak pidana perlindungan anak yang sedang ditangani. Sidang gugatan Praperadilan tersebut cukup menyita waktu selama 7(tujuh) hari sejak tanggal 17 Juli hingga tanggal 25 Juli baru diputuskan oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Limboto berupa menolak permohonan praperadilan oleh pemohon untuk seluruhnya, dengan demikian Polda Gorontalo memenangkan sidang praperadilan tersebut  dan itu artinya upaya paksa yang sudah dilakukan oleh Polsek Tibawa sudah benar sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Terkait gugatan praperadilan ini, Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Drs Rachmad Fudail MH, selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk bisa bekerja profesional.”Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran untuk bisa melaksanakan tugas secara professional, Kepada Para Direktur khususnya yang menangani masalah penyidikan seperti Reskrimum,Reskrimsus,Narkoba dan juga lalu lintas agar terus meningkatkan pembinaan kemampuan bagi para penyidik guna menghindari adanya salah prosedur dalam proses penegakkan hukum,”tegas Brigjen Pol Rachmad.

“Saat ini diakui masih banyak keluhan masyarakat terkait penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik kepolisian,mulai dari sikap berlebih saat upaya paksa/arogan, penanganan kasus yang berbelit-belit serta keluhan negatif lainnya, namun demikian saya sudah arahkan kepada seluruh jajaran penyidik agar bertugas lebih profesional serta transparan, masyarakat bisa menanyakan perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik terkait kasus yang dilaporkan,”terang Brigjen Pol Drs Rachmad Fudail,MH.

Menurut keterangan dari Kepala Bidang Hukum Polda Gorontalo AKBP Ronny Yulianto SH.SIK,”Sejak Januari sampai saat ini Bidkum Polda Gorontalo telah menangani gugatan praperadilan yang ditujukan kepada Kapolda Gorrontalo sebanyak 7(tujuh) kali, dari jumlah tersebut 4 (empat) diantaranya menang, 2 (dua) perkara dicabut oleh pihak pemohon dan pernah kalah 1(satu) kali.”jelas Ronny

Terkait Praperadilan Ronni menjelaskan bahwa Polri diberi kewenangan yang sangat luas dalam hal melakukan tindakan kepolisian contohnya diskresi kepolisian dan lidik sidik tindak pidana, namun jika tindakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur maka akan menimbulkan celah bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan apalagi berhubungan dengan upaya paksa ( penangkapan, penggledahan dan penyitaan), Bagi pihak-pihak tersebut memiliki wadah untuk menguji keabsahan tindakan penyidik melalui proses ligitasi yakni praperadilan,”kata Ronny

Selanjutnya Kabid Humas Akbp Wahyu Tri Cahyono,SIK pada kesempatan yang sama memberikan keterangan bahwa benar Polda Gorontalo kembali memenangkan gugatan praperadilan terkait penanganan kasus yang dilakukan oleh Polsek Tibawa berdasarkan putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Limboto kemarin Selasa(25/7).

Setiap tersangka,kelurganya maupun kuasa hukumnya diberikan kewenangan untuk mengajukan praperadilan apabila ingin menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, hal tersebut telah diatur dalam KUHAP bahkan ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas obyek praperadilan di dalam KUHAP dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Praperadilan dapat berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyidik dari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya, dalam hal ini menuntut Polri khususnya yang bertugas difungsi penyidikan untuk bisa bekerja lebih profesional guna menghindari terjadinya salah prosedur dan hal tersebut sudah ditegaskan oleh Bapak Kapolda untuk terus meningkatkan kemampuan penyidikan bagi para pengemban fungsi reskrimum, reskrimsus,narkoba serta lalu lintas (unit laka lantas), “tambah Wahyu.

Penulis         : Wahyu Tri cahyono

Editor           : Umi Fadilah

Publish         : Hardiyanti

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x